Metro — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Daerah Pemilihan (Dapil) Metro Barat dan Metro Selatan, Deswan menggelar reses ke Satu di tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Kediaman Bidan Rosnilam, Jalan Kamboja 5, RT 009, RW 003, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Jumat (30/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut Deswan mengatakan, bahwa reses pada hari ini bukan hanya sekedar memberikan masukan semata, melainkan juga sebagai ajang silaturahmi, bertatap muka, dan saling memberikan doa maupun harapan yang ada dilingkungan ini yaitu Margodadi, dan Margorejo.
“Kami hadir sebagai Anggota DPRD merupakan agenda tahunan kami. Dimana satu tahun kami mengadakan reses selama 3 kali yaitu awal tahun, pertengahan bulan juni atau juli, dan akhir tahun,” ungkapnya.
“Reses ini menyapa warga, kalau kami turun ke warga, menyapa rumah satu-persatu mungkin waktunya gak cukup satu hari 1 jam, 2 jam. Tapi kalau kita kumpul pada saat ini satu tempat, mudah-mudahan ini mewakili dari beberapa warga di sekitarnya, disekitar rumahnya masing-masing,” tambahnya.
Ia menjelaskan untuk anggaran tahun 2026 tahun ini mengalami efisiensi sekitar 30% anggaran yang ada. Pihaknya juga merincikan APBD tahun 2025 tercatat senilai Rp 1 triliun lebih, kemudian untuk tahun 2026 mengakami efisiensi sebesar sekitar Rp 900 juta.
“Perlu kita ketahui bersama, karena ini akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan dimasyarakat, berdampak pada program yang disusun oleh Walikota untuk menjalankan visi misinya,” katanya.
Ketika ditanya langkah apa yang diambil pemerintah ditengah efisiensi anggaran yang terdampak dalam proses pembangunan kedepan.
“Kita koordinasi dengan pemerintah kota seperti apa yang mereka lakukan. Mungkin ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah kota, termasuk kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pembangunan kemudian mungkin ada pinjaman pihak ketiga Bank misalnya yang penting itu sesuai jalurnya, kelayakannya, pengembaliannya seperti apa bagi DPRD harus kita pelajari,” imbuhnya.
Pada saat bersamaan, dalam proses serat aspirasi warga masalah infrakstruktur jalan masih menjadi dominan terutama akses jalan penghubung pinggir ledeng (Pingled) yang bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Dirinya menegaskan bahwa itu merupakan wewenang Provinsi. Untuk itu, pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti akar permasalahan tersebut. (Adv)
