Metro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat, kini mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancillia Hernani.
Dalam reses awal tahun yang digelar pada Jumat (30/1/2026), srikandi legislatif ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak program tersebut yang dinilai mulai menggerus eksistensi pelaku usaha kecil.
Ancillia menilai implementasi MBG di lapangan jauh dari semangat pemberdayaan ekonomi lokal.
Alih-alih merangkul UMKM dan kantin sekolah sebagai mitra, program ini dituding telah bertransformasi menjadi “ajang bisnis” bagi segelintir pihak.
“Kami melihat ada pergeseran esensi. Pengelolaan MBG yang seharusnya memberdayakan usaha kecil di lingkungan sekolah, justru dikelola secara eksklusif yang berujung pada tutupnya kantin-kantin sekolah. Ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan UMKM kita,” ujar Ancillia di Pendopo Tani pada Reses 2026, Jumat, (30/1/2026).
Ia menyayangkan adanya oknum pengurus asosiasi yang diduga menjadikan program nasional ini sebagai ladang bisnis pribadi tanpa melibatkan ekosistem usaha mikro di bawahnya.
Selain isu ekonomi, Ancillia juga menyoroti ketimpangan sosial yang mencolok terkait standar upah.
Ia mengungkapkan fakta lapangan mengenai disparitas gaji antara petugas MBG dengan para guru honorer yang telah lama mengabdi.
“Ini menjadi ironi di dunia pendidikan kita. Saya mendengar gaji petugas MBG berkisar antara Rp3 juta hingga Rp7 juta per bulan, bahkan ada janji pengangkatan P3K. Sementara itu, guru honorer yang menjadi ujung tombak pendidikan dan penjaga aset bangsa justru masih jauh dari kata sejahtera,” tegasnya dengan nada getir.
Menurutnya, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus segera dievaluasi oleh Pemerintah Kota Metro.
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh hanya fokus pada aspek nutrisi fisik, tetapi juga harus memprioritaskan kesejahteraan para pendidiknya.
Sebagai langkah konkret, Ketua Komisi II ini berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke meja diskusi bersama Pemerintah Kota Metro dan instansi terkait.
Ia mendesak adanya formulasi ulang agar program MBG bisa berjalan berdampingan (simbiosis mutualisme) dengan UMKM lokal.
“Kota Metro memiliki moto sebagai Kota Pendidikan. Sangat menyedihkan jika para guru kita dikesampingkan, sementara program baru muncul dengan standar yang sangat kontras. Kami akan memperjuangkan agar ada keseimbangan dan keadilan di sini,” pungkas Ancillia. (Adv)
